Archive for January, 2006

Himpi Usulkan Kredit Khusus bagi IKM dengan Bunga 8%

Monday, January 30th, 2006

Himpi Usulkan Kredit Khusus bagi IKM dengan Bunga 8%

Jakarta, (Analisa)

Ketua Umum Himpunan Masyarakat Perajin Indonesia (Himpi), Siti Suprapti meminta Bank Indonesia (BI) melalui perbankan mengalokasikan kredit khusus bagi Industri Kecil Menengah (IKM) untuk meningkatkan modal kerja dengan bunga rata-rata 8 persen.

“Indonesia kaya akan bahan baku tetapi karena kekurangan modal kerja para IKM tidak mendapatkan margin yang baik dari kerajinan yang mereka hasilkan serta kalah bersaing dengan produk impor sejenis,” kata Suprapti di Jakarta, Jumat.

Ia mencontohkan batu permata yang harganya Rp5 ribu-10 ribu sebelum diolah menjadi perhiasan yang menarik. Padahal, ia menambahkan, kalau IKM sektor batu permata mampu membeli mesin untuk memperhalus batu permata, nilai jualnya akan naik 100-1.000 kali lipat.

Selain batu permata, pengrajin pakaian bordir dari Korea Selatan dan Hong Kong mampu menjual produknya lebih murah karena telah menggunakan mesin yang dapat memproduksi pakaian bordir dalam jumlah besar.

“Kalau manual atau menggunakan banyak tenaga kerja, biaya produksinya tentu tinggi. Itu yang terjadi di Indonesia,” katanya.

Menurutnya, skim kredit yang dapat diberikan ke IKM berkisar antara Rp200 juta hingga Rp5 milyar, tergantung dari unit usaha, bidang kerja dan tenaga kerja serta prospek usaha.

Ia mengatakan, di Malaysia, Pemerintahnya memberi IKM kredit khusus dengan bunga 4 persen dan dapat digunakan selama 15 tahun untuk investasi serta diberikan tenggat waktu pembayaran.

“Di Malaysia, IKM diberi kesempatan tiga tahun, baru mengembalikan kreditnya,” ujarnya.

Ia memperkirakan setiap IKM yang jumlahnya sekitar 8.000-an di seluruh Indonesia itu membutuhkan kredit yang besarnya sekitar 3-6 kali lipat dari modal kerja.

“IKM berbeda dengan pedagang. Produk-produk kerajinan seperti dari kayu, perak, ada yang baru laku terjual setelah enam bulan atau bahkan satu tahun, sedangkan pedagang dapat menjual barang dari mana saja sehingga perputaran uangnya cepat,” kata dia. (Ant)

TDL Naik, Perajin Mebel Kolaps

Monday, January 30th, 2006


TDL Naik, Perajin Mebel Kolaps
jawapos.com

JAKARTA - Rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) dipastikan berdampak buruk terhadap industri kerajinan dan mebel di Indonesia. Kenaikan tarif listrik 30 persen saja akan meningkatkan biaya produksi hingga 20 persen, sementara harga jual tidak mungkin dinaikkan.

“Kalau TDL jadi dinaikkan 30-35 persen pada Februari nanti, banyak anggota Asmindo yang kolaps,” ujar Direktur Eksekutif Asmindo Sae Tanangga Karim di Jakarta akhir pekan lalu. Sebelumnya, Ketua Umum Kadin M.S. Hidayat minta pemerintah menaikkan TDL enam bulan setelah diumumkan dan besarannya 30 persen. Sementara industri kerajinan dan mebel hingga kini belum bangkit dari keterpurukan akibat kenaikan harga BBM Oktober tahun lalu.

Karim menilai, kenaikan tarif listrik tersebut akan memukul industri kerajinan dan permebelan di Indonesia. Mengingat kenaikan tarif listrik 30 persen saja akan meningkatkan biaya produksi 20 persen. Ini karena industri kerajinan dan mebel termasuk industri yang sangat tergantung pada listrik. “Sedangkan saat ini, produsen kerajinan dan mebel tidak dalam posisi yang tepat untuk meningkatkan harga jual. Harga jual yang bisa ditolerir pembeli hanya 6 persen,” ujarnya.

Menurutnya, pengusaha kerajinan dan mebel tidak mungkin bisa mengurangi ongkos produksi dengan efisiensi penggunaan listrik. Dari kenaikan harga BBM tahun lalu saja, margin bidang permebelan yang tadinya 15-20 persen telah berkurang. Akibatnya, dari 2.016 anggota Asmindo, terdapat 23 pabrik furnitur yang menutup usahanya dan 41 lainnya tidak berproduksi. “Jika terjadi kenaikan TDL, makin banyak yang kolaps. Padahal, industri ini menyerap 4 juta tenaga kerja,” katanya.

Asmindo juga mendesak pemerintah membatasi ekspor rotan karena merugikan negara dan meningkatkan penyelundupan. Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai sumber bahan mebel rotan, saat ini telah dikalahkan Tiongkok dan Thailand yang sebenarnya bukan penghasil rotan. Akibatnya, total ekspor mebel Indonesia peningkatannya tidak signifikan, yaitu USD 1,55 miliar pada 2004 menjadi USD 1,63 miliar pada 2005. “Seharusnya, pajak ekspor rotan yang selama ini 15 persen dinaikkan menjadi 20-25 persen,” jelasnya. (wir)

Kolej IGS holds Car Treasure Hunt

Monday, January 30th, 2006

Kolej IGS holds Car Treasure Hunt
brunei-online.com

The Academic Society of the Kolej International Graduate Studies (IGS) organised a Car Treasure Hunt as part of their Extra Curricular Activities last Wednesday, January 25, a press release stated.

Six student groups participated in the activity, which saw them driving to various places of interest around the capital including the Royal Regalia, Kampong Ayer and the Arts and Handicraft Centre among others. The sites were selected for their cultural value. The aim of the Treasure Hunt was to provide valuable insight into Brunei’s heritage.

The winning team, comprising Dk Fatin Liyana Pg Ahmad, Siti Zubaidah Abdullah, Hadizah Abdul Hamid and Nurul Hafizah Zini, finished the hunt in 43 minutes.

Interest in China grows in Bangladesh

Monday, January 30th, 2006

Interest in China grows in Bangladesh
chinaview.cn

DHAKA, Jan. 27 (Xinhuanet) — Dhaka University, the biggest university in Bangladesh, has organized the Chinese Spring Festival Culture Week to celebrate the Chinese lunar new year, which falls on Jan. 29 this year.

The culture week, spanning from Jan. 23 to 27, featured a series of activities including World Heritage Sites in China, photo exhibition, documentary film show, Chinese handicraft exhibition and Chinese painting exhibition.

Addressing the closing ceremony Friday, Liu Sanzhen, culture council or of the Chinese embassy in Bangladesh, briefed the audience on the history of Chinese spring festival.

Liu said China and Bangladesh enjoyed long-term friendship, expressing hope that the culture week could be an opportunity for Bangladeshi people to know more about China.

Faiz, vice chancellor of Dhaka University, said at the same function that Chinese language is a great language, which is also a language of a great nation. “I hope I can speak Chinese,” he said.

Faiz said China is a fast developing country, and Bangladesh can learn a lot from China. “In the areas of science, technology, education, a lot we can learn, but we are limited by the language barrier,” he said.

He hoped the students in the Chinese department of the Modern Language Institute could study hard to have a better grasp of Chinese.

According to Anwar Hossain, director of Modern Language Institute, there are 13 departments in this institute with above 1,200 students, out of whom 124 are learning Chinese.

Jula, a student from the Chinese Department, told Xinhua that his dream is to go to China.

Jula has learned Chinese for one year. He can speak some Chinese though not so fluently.

Walid graduated from the Medical College of Fudan University in China’s Shanghai. He studied six years in China from 1998 to 2004,which makes him a fluent Chinese-speaker.

Walid said he wanted to go back to China to for postgraduate study. “I want to learn community medicine and health management, because I want to work for the offices of the United Nations Development Program or the World Health Organization in Bangladesh after graduation,” he said.

There are also people who come to the Chinese Department to study only for a short term.

Asked why they study Chinese here, they said they are doing business with China, and it is very important for them to know some Chinese.

There are only two teachers in the Chinese Department, Yang Jinxiang, who is sent by the Chinese government, and Hossain, who studied four years in China.

Hossain said they need at least one more teacher here because two teachers are not enough to teacher over 120 students. He hoped the Chinese government can send another teacher here. Enditem

Tg Aru upgrade will see rival to Mengkabong: YB

Monday, January 30th, 2006

Tg Aru upgrade will see rival to Mengkabong: YB
Sabah Daily Express

Kota Kinabalu: The Federal Ministry of Tourism is now in the process of selecting a contractor to undertake the RM10 million Kampung Tanjung Aru Lama beautification project - the first of a two-phase project whose overall cost is RM40m.

Assistant Minister of Local Government and Housing, Edward Yong Oui Fah, hoped the project would help Tanjung Aru become a tourist spot that would not only boost the image of the locality but also provide for side income for the residents.

He was speaking after officiating at the re-commissioned junior block of the Seri Mengasih School, a school for special children, at Tanjung Aru, here, Thursday.

Yong, who is also Tanjung Aru assemblyma, said Kampong Tanjung Aru Lama has the potential to upgrade itself into a beautiful water village like the one in Mengkabong, which is a favourite tourist destination.

“The tender for the project has been closed and the Ministry is making the decision (selection of contractor), which will be in a few months.

“Phase One of the project is expected to be completed within 24 months of commencement. Among other things, it would see the construction of a new drainage system, handicraft shops and concreting of the water village’s wooden gangplanks ” he said.

Asked if residents at the area would have to make way for the project, Yong said those who have their own lots could stay and that their homes can, in fact, be improved to become homestays to generate side income.

“Those without their own lots might be asked to move,” he said, adding there are about 200 houses at Tanjung Aru Lama.

Phase Two of the project is also in the pipeline at Kampung Tanjung Aru Baru, covering areas from the Tanjung Aru Mosque up to the Shangri-La’s Tanjung Aru Resort, Yong said.

“This project would cost more than RM10 million,” he said.

The two-phase project was first announced by Mayor Datuk Iliyas Ibrahim last October, with the first phase expected to begin in January this year.

Iliyas had said the implementation of the project had to be carried out in two phases due to physical constraints such as squatters and funding.

Iliyas said the project was mooted at a meeting of the Economic Development Unit under the Prime Minister’s Department in November 2002 with the aim of upgrading and turn the existing water village into a tourist attraction with some elements of sustainability in the long run.

Iliyas had warned village heads not to take advantage of the situation by permitting new houses to be constructed in their respective areas.

Action would be taken against those who illegally build houses in their respective areas after the announcement was made.

Earlier, in his speech, Yong urged parents and the community to lend a hand to schools for special children.

He said their support would go a long way in helping special children because they have the abilities to be independent and productive in society.

The school’s Director, Cecilia Thane, recorded her thanks to Yong for his help in improving the worn foundation and other structures of the school’s junior block.

“Altogether, the are 128 students in the school, who are divided into the junior, senior and vocational levels, depending on their skills and age,” she said.

The students also entertained the guests with several Chinese cultural performances, after which they were handed ang pows and goodies by Yong.

Centre to promote textile-based activities in North East

Monday, January 30th, 2006

Centre to promote textile-based activities in North East
New Kerala

Aizawl: With the aim to promote the textile-based activities and to empower rural artisans, the Centre has introduced special policy incentives for the traditional handloom handricraft and sericulture industries in the region.

Handicrafts NE promotion officer T Rollee here said the government has implemented various schemes to act as a catalyst for development of the handicraft and textile industry in the region, which will boost the rural employment in the region.

The incentives comprised raising Central assistance to 90 per cent for all Central schemes and strengthening of the North Eastern handicrafts and Handlooms Development Corporation under the DoNER ministry, he added.

Besides this the Ministry of Textiles has already urged all Northeastern states to submit various re-defined schemes for the implementation for different handicraft and handloom projects in the region.

Artisans and Weavers across the region will also benefit from the Centrally sponsored handloom training programme.

Various handicrafts promotional activities would also be taken up in the region with the help of National Institute of Fashion Technology (NIFT), underlined, adding more exhibitions and workshops would be conducted in these areas.

Afghans optimistic, but poverty still grips Kabul

Monday, January 30th, 2006

Afghans optimistic, but poverty still grips Kabul
New Kerala

KABUL: Afghans are among the most optimistic people in the world when it comes to their economic future, a BBC survey has found, but such confidence is not always easy to find on the streets of the capital, Kabul.

The survey found 70 per cent of those questioned in Afghanistan thought their own circumstances were improving, and 57 per cent believed their country overall was on the way up.

The survey by the Globescan polling firm also found optimism in Iraq, where 65 per cent of people believed their personal lives were getting better, and 56 per cent were upbeat about their country’s economy.

The firm surveyed 37,572 people in 32 countries between October 2005 and January 2006, said the BBC, which released the results this week.

On the cold streets of an overcast Kabul yesterday opinion seemed divided about how people were faring more than four years after US-led forces forced the hardline Taliban from power.

”It’s not getting better for ordinary people, only for a few businessmen and investors. Ordinary people are getting poorer and poorer,” said labourer Syed Kamal.

”Jobs are so few some people are willing to work just for bread,” he said.

Prices have been rising fast in Kabul and many people say they are frustrated with what they see as a slow pace of improvement in their lives.

”Government figures show that billions of dollars of aid have been disbursed, but given the little change in the lives of many people, there hasn’t been much improvement economically,” said Kabul University student Izatullah, 25.

After decades of conflict and chaos, Afghanistan is wracked by poverty and deprivation.

Development will be a main issue at an international conference on Afghanistan in London at the end of the month, where Afghanistan is hoping to get promises of economic and security help.

ENORMOUS IMPROVEMENT Despite the poverty, Kabul’s streets, lined with piles of dirty snow, are packed with vehicles and markets are full of imported goods.

Ahmad Sear, who owns a handicraft shop in a shiny new Kabul shopping centre, says life is good.

”My life has improved enormously over the past three years.

I started from scratch and now I have this shop,” he said.

The city’s newest shopping centre is lined with electronics and mobile phone shops, as well as jewellery and clothes outlets. There’s a trendy coffee shop in the basement and teenagers wander around in the latest Western fashions.

”I’m hopeful about the future although I worry about chaos and insecurity,” Sear said.

”But it’s tough for people who have no money or other resources. Refugees coming back from Iran and Pakistan, they’ve got no job, can’t afford to pay rent, so they go back. That’s not good,” he said.

Complaints about corruption are common.

”Life has improved for only a few percent of the people.

Most people are impoverished,” said another city centre shopkeeper, Mohammad Nadir, who said graft was widespread in the government and among aid groups.

But he said Afghans had to be optimistic.

”I’m hopeful about the future, not only for my own business but for the whole of Afghanistan. We have no alternative, we have to be hopeful,” Nadir said.

City fails to find ‘proper’ place for Tibetan refugees

Monday, January 30th, 2006

City fails to find ‘proper’ place for Tibetan refugees
Phayul
By Asit Srivastava

Lucknow, January 27 - IN spite of the intervention by the Ministry of Home Affairs (Rehabilitation Division) in the year 2000, in getting certain areas of land allotted to Tibetan Refugees’ Handicraft Union members for selling their woollen goods in the city, the vendors here are still finding it difficult to eke out a living. For, they claim that the land allotted to them on the Mawaiyya Road, is not suitable for carrying out commercial activities.

‘‘In the past few years, our sales have taken a considerable nose-dive. Over eighty per cent of our sales have declined in the past three years or so. It is just because of the secluded site alloted to us, having a zero value in terms of carrying out business activities like ours,’’ rued representative of the Tibetan Refugees’ Handicraft Union (TRHU), T Norbu. ‘‘With no business at all (let alone any profit), each one of us is buried in debts,’’ he added.

It must be mentioned here that under the various rehabilitation schemes of the Government of India, the Ministry of Home Affairs, in 2000, had directed all the state governments and Union territories to ensure allotment of land (for business purposes) to Tibetan refugees, who were given asylum in 1959. Problems faced by the Tibetan refugees had also been raised in the Lok Sabha.

Though the vendors here are setting up their stall from late 7Os, it is only a few years back that their sales witnessed a drastic downfall. ‘‘We were not living in penury when we used to set up our stalls at the Station Road in Charbagh, a few years back. As the road remained abuzz with commuters, we had brisk business then,’’ recalled president TRHU, Sonam. ‘‘We often used to run out of stock then. So much was the demand for our woollen apparels! But now, as Mawaiyya road has sparse crowd, there are virtually no takers for our goods,’’ he laments.

Earlier, several times the civic authorities had directed the vendors to change their business site, citing that their business was causing a lot of nuisance and traffic related problems. Lucknow Municipal Corporation (LMC), a few years ago, had directed them to leave the site allotted to the vendors on the pavement of the Station Road. ‘‘LMC administration cited that the law does not permit setting up of the stalls there. After this, we changed our location. But, at present, makeshift shops still operate from the pavement. This brings forth the step-motherly attitude of the LMC towards us,’’ said the members. ‘‘It appears that in connivance with the local shopkeepers of Charbagh- whom we gave tough competition in woollen items-, the LMC officials had planned to drive us away, in order to benefit them,’’ they alleged.

Meanwhile, acting municipal commissioner Santosh Kumar admitted that shops continued to operate from the same location, from where once the Tibetan refugees used to run shop. On asking LMC’s stand on this issue, Kumar said, ‘‘It is true we had directed them to vacate the pavement on the Charbagh road. We would look into the matter and ensure that those operating from the pavement are removed at the earliest.’’ He also said he would be inviting representatives of the THRU for talks, to find out alternatives to the problems experienced by the vendors.

There are around 48 stalls put up here by the members of TRHU. Depending upon the area of the stall, the vendors pay Rs 10-50 daily to the LMC. These stalls are put up by the members every year for three months during winters. ‘‘It is our ancestral business, which is also our main source of income,’’ said a member, Kalsang Dekyi. She said all the refugees settled in different parts of the country wait eagerly for arrival of winter, to come to the city and sell their woollens.

Some of the woolen items are hand knitted, while other items at the stalls are purchased from Ludhiana. ‘‘As our sales have fallen drastically, we now owe lakhs of rupees to banks and other financial companies, from where we have taken loans for carrying out the business. We still need a ‘suitable’ location in order to make our living,’’ emphasied Dekyi.

Spouse of Philippine general visits Arts and Handicraft Centre

Monday, January 30th, 2006

Spouse of Philippine general visits Arts and Handicraft Centre
By Radhi
Borneo Bulletin

Mrs Pilar Prescilla Senga, wife of Philippine Armed Forces Chief of Staff General Generoso S Senga, yesterday morning paid a visit to the Brunei Arts and Handicraft Centre in the capital.

Upon arrival, the Philippine delegation led by Mrs Pilar Prescilla Senga was greeted by one of the officers at the Arts and Handicraft Centre.

During the visit, Mrs Pilar Prescilla Senga had the opportunity to tour the centre and take a closer look at the various processes involved in weaving traditional textile.

Later in the afternoon, Mrs Pilar Prescilla Senga visited the Mahkota Crystal at Perindustrian Lambak Kanan, Berakas. She was greeted on arrival by Mahkota Crystal staff.

The Philippine General, his wife Pilar Senga and delegation will leave the country tomorrow.

IFC and Indonesia Business Links Support Young Entrepreneurs

Thursday, January 26th, 2006

IFC and Indonesia Business Links Support Young Entrepreneurs
Harold Doan and Associates (press release), CA
Press Release - International Finance Corporation

Jakarta — The International Finance Corporation, the private sector arm of the World Bank Group, today announced an agreement with Indonesia Business Links to develop and expand the Young Entrepreneurs Start-Up (YES!) program. IFC will support IBL’s technical assistance to the program through a $96,000 grant.

Support for the YES! Program is part of a broader strategy to help innovative programs and businesses building sustainable social enterprises. “This agreement will enable the YES! Program to provide targeted technical assistance to an increasing number of promising businesses owned and managed by youth. It will help the program team build the infrastructure necessary for it to become a sustainable, national program,” IFC’s Grassroots Business Initiative Director Harold Rosen said. The program leverages the lessons and experiences of similar IFC Grassroots Business Initiative youth and informal enterprise development programs in Africa and India.

“Support for small start-ups was a missing link in the chain of solutions provided by IFC to Indonesia’s private sector. Through investments, technical assistance, and partnerships, IFC has become the leading multilateral institution supporting the country’s private sector, ” said German Vegarra, IFC Country Manager for Indonesia.

“This agreement will enable the YES! Program to meet more effectively its objective of driving youth entrepreneurship as a means of increasing employment for this important sector of our society,” said Indonesia Business Link’s Executive Director, Yanti Koestoer.

The Indonesia Business Links is a private, not-for-profit foundation that was established in the wake of the country’s economic crisis. A major aim of the organization is to contribute to the creation of sound and ethical business practices in the country and to strengthen the capacity of its strategic partners, namely Indonesian small and medium enterprises. Founded by prominent business leaders in Indonesia in 1999, the organization is an affiliate of the Prince of Wales International Business Leaders Forum (IBLF). The IBL’s YES! Program seeks to help young people in Indonesia start and manage their own businesses through access to capital, mentoring, and technical assistance. Established in 2003, the program was jointly initiated by Shell, Standard Chartered Bank, McKinsey and Company, Progressio Indonesia, and IBL. The current program consists of three main initiatives: entrepreneurship awareness building, business start-up competition, and technical assistance to selected start-up businesses owned and managed by youth.

IFC’s Grassroots Business Initiative was established in May 2004 to support innovative businesses that create sustainable economic opportunities for poor and marginalized people. The businesses its supports provide income, employment, and training for disadvantaged people, bridging the gap to the global marketplace. GBI aims to have a catalytic impact on this emerging sector, building partnerships with like-minded groups and leveraging its position in the World Bank Group. At the business level, GBI provides a package of funding and technical assistance that strengthens grassroots business organizations, thereby expanding their impact at the grassroots level and leading to replication, scaling-up, and new opportunities. The GBI uses this on-the-ground experience to inform its broader activities that support intermediaries and associations serving multiple GBOs as well as the sharing of experiences and lessons learned with clients and partners. In Indonesia, the GBI works in close collaboration with the IFC-managed Program for Eastern Indonesia SME Assistance (PENSA). It is currently supporting PENSA’s Handicraft Export Promotion Program through funding and technical assistance in the areas of enterprise development building and export promotion.

The mission of IFC is to promote sustainable private sector investment in developing and transition countries, helping to reduce poverty and improve people’s lives. IFC finances private sector investments in the developing world, mobilizes capital in the international financial markets, helps clients improve social and environmental sustainability, and provides technical assistance and advice to governments and businesses. From its founding in 1956 through FY05, IFC has committed more than $49 billion of its own funds and arranged $24 billion in syndications for 3,319 companies in 140 developing countries.